POLITIK HUKUM ISLAM ERA KESULTANAN

1 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

POLITIK HUKUM ISLAM ERA KESULTANAN

1Syifa’

2Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

ABSTRAK

Eksistensi hukum Islam seringkali dipengaruhi kondisi politik dan

penguasa. Di Indonesia, hukum Islam masih diberlakukan setengah

hati. Padahal, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah

hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat

dilihat dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang

menerapkan hukum Islam dalam kebijakan mereka. Atas dasar

fenomena itu, naskah ini mengkaji politik hukum Islam pada masa

kesultanan di Indonesia, dengan mendeskripsikan beberapa kerajaan

Islam yang berdiri di Indonesia dan bagaimana kerajaan tersebut

menerapkan hukum Islam serta materi hukum yang telah

diberlakukan pada kerajaan tersebut.Dari hasil analisis didapat

kesimpulan bahwa politik hukum Islam pada masa kesultanan

berupa kebijakan-kebijakan sebagai berikut: menjadikan Islam

sebagai agama resmi kerajaan, pengangkatan beberapa jabatan

dalam kerajaan yang berwenang dalam bidang agama,

memberlakukan beberapa buku pedoman sejenis undang-undang

yang berasaskan syariah Islam untuk dijadikan pedoman dalam

penyelesaian suatu masalah, seperti Papakeum Cirebon di Kerajaan

Cirebon dan kitab Jugul Muda di Kerajaan Demak.

Kata Kunci: politik hukum Islam, kesultanan, kerajaan, agama

resmi

1 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

ABSTRACT

The existence of Islamic law is often influenced by political

conditions and the authorities. In Indonesia, Islamic law is still

enforced half-heartedly. Whereas, in the sociological and cultural

level, Islamic law is the implemented law of Muslim society who

live in Indonesia. This can be seen in the history of the kingdoms in

Indonesia who applied Islamic law in their policies. Based on the

phenomenon, this paper examines the politics of Islamic law during

the Sultanate in Indonesia, with description of some

IslamicKingdoms in Indonesia and how the Kingdoms implement

the Islamic law as well as legal materials that have been impose on

the Kingdoms.The results of the studyfind out that the politics of

Islamic law during the Sultanate are concluded in the form of the

following policies: making Islam as the official religion of

Kingdom, the appointment of some positions in the Kingdom's

authorities in the field of religion, enforcementof several quasi-law

handbooks that are based on Islamic Sharia to be used as guidance

in the resolution of an issue, such as Papakeum in the Kingdom of

Cirebon and book of Jugul Mudain the Kingdom of Demak.

Keywords: politik hukum Islam, kesultanan, kerajaan, agama resmi

3 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

PENDAHULUAN

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa

dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa

dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan

hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat.

Semakin baik hubungan Islam dan politik, semakin besar peluang

hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam

dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.3

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu

proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi

dua periode, yakni pertama, periode persuasive source di mana setiap

orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan

kedua, periode authority source di mana setiap orang Islam meyakini

bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan.

Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal

apabila dikodifikasiakan dalam perundang-undangan nasional.4

Potret sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia sebenarnya

dapat dibaca mulai dari masuknya Islam ke negeri ini. Secara

sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi

hukum yang hidup. Akulturasinya dengan tradisi (adat) terkadang

melahirkan sikap yang ekstrim.5 Semenjak datangnya Islam ke

Indonesia pada abad ke-7 M. dengan penyebaran yang terhitung cepat,

pada abad ke-13 M dan ke-14 M Islam mulai dianggap sebagai

kekuatan politik dan menggesar adat setempat secara perlahan.

Bahkan beberapa abad setelah Islam tersebar di Indonesia, sudah

tercatat beberapa kesultanan Islam yang menerapkan hukum Islam

secara sah sebagai hukum pemerintahan kesultanan tersebut. Hukum

Islam sudah eksis dan berlaku secara formal sebagai hukum positif

jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda di Indonesia.6

3Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. xii-xiv.

4Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana

Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 5.

5Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga

Emansipatoris, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 49.

6Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 340.

4 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

Tidak seperti kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berdiri pada

abad ke-13 M, dewasa ini, hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya

diberlakukan sebagai hukum positif. Dalam sejarah perkembangannya,

hukum di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik

yang ada saat itu, begitu juga pemberlakuan hukum Islam. Apa yang

menjadi keinginan penguasa dan pejabat negara, itulah yang nantinya

akan berpengaruh pada kebijakan pemberlakuan hukum Islam. Dalam

tulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek politik hukum

Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dengan

merincikan beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia dan

bagaimana kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam serta materi

hukum yang telah diberlakukan pada kerajaan tersebut.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM ISLAM

Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum

yang diberikan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Dari berbagai

pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang

ternyata sama, Prof. Dr. Moh Mahfud MD mengemukakan dalam

bukunya bahwa politik hukum adalah “legal policy atau garis

(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama,

dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian, politik

hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan

diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan

dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan

UUD 1945.7

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan as-Siyasah

as-Syar’iyyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah,

yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuanketentuannya

tidak termuat dalam syara’. Sebagian ulama

mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa

7Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm.

1.

5 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut

tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.8

Selanjutnya yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia

adalah legal policy yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah

Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan

pembentukan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar

dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah

ada. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik,

sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan

kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang

menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam

mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu

itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para

pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan

pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada

kebijakan tersebut.9

Menurut Mahfud MD, ada perbedaan cakupan antara politik

hukum dan studi politik hukum, di mana yang pertama lebih bersifat

formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup

kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Dengan

demikian, studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal:

Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan

diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan

negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas

lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam

kenyataan lapangan.10

POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA KESULTANAN

Paling tidak, ada dua pendapat mengenai masuknya Islam di

Indonesia. Pertama, pendapat lama yang mengatakan bahwa Islam

8Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005),

hlm. v-vii.

9Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di

Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”, AL-’ADALAH, Volume X, No. 4, Juli 2012,

hlm. 408.

10Moh Mahfud MD, Politik Hukum..., hlm. 3-4.

6 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M. Pendapat ini dikemukakan

oleh para sarjana, antara lain N.H. Krom dan Van Den Berg. Kedua,

pendapat baru yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada

abad ke-7 M atau abad 1 Hijriyah. Pendapat baru ini dikemukakan oleh

H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayed alwi bin Tahir

Alhadad, A. Hasyimy, dan Thomas W. Arnold. Menurut kesimpulan

“Seminar Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan tahun 1963, Islam

masuk ke Indonesia sudah semenjak abad pertama Hijriyah atau abad

ke-7 M.11 Simpulan ini didukung oleh kenyataan dengan adanya

makam, yang merupakan tradisi dan ciri khas umat Islam dalam

memelihara mayat, yang sebelumnya tidak pernak dikenal dalam

tradisi masyarakat Hindu-Budha.12

Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam

diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran-ajaran agama Hindu-

Budha sebagai agama yang telah ada dan dianut masyarakan Indonesia

sebelumnya. Ajaran Islam juga secara berangsur-angsur diterapkan dan

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam ini

bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga

diterapkan pula dalam masalah-masalah muamalat, munakahat dan

uqubat (jinayah/hudud).

Sebelum belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia,

hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai

kedudukan yang kuat, baik pada tataran masyarakat maupun dalam

perundang-undangan negara. Penerimaan dan penerapan hukum Islam

ini dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Pada masa

kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi

sebagai hukum negara (hukum positif). Kerajaan-kerajaan Islam yang

pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah

kekuasaannya masing-masing. Seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai

yang berdiri di Aceh pada akhir abad ke-13, dilanjutkan dengan

berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara,

Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian timur Indonesia berdiri

11Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.

302-303.

12Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2011), hlm. 119.

7 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

pula Kerajaan Tidore dan Makassar. Dan selanjutnya pada pertengahan

abad ke-16, berdiri sebuah dinasti baru yakni Kerajaan Mataram.13

Beberapa aspek politik hukum Islam yang telah berkembang

pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M)

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada

akhir abad ke-13 M, merupakan kerajan Islam pertama di

Indonesia, dengan Malik al-Saleh sebagai sultan pertama, yang

kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam

lainnya. Kemunculan bentuk baru kekuasaan pada akhir abad

ke 13 M di Samudera Pasai, yaitu kesultanan, telah merubah

secara mendalam sistem politik yang telah dikenal hingga saat

itu di kepulauan nusantara. Setelah perpindahan agama baru

oleh raja dan penduduknya, Islam memainkan peran penting.14

Seperti yang telah ditulis oleh Ibn Batutah, seorang

pelancong Maroko, ketika mengisahkan perjalanannya di

Samudera Pasai, ia juga menulis perihal praktik hukum Islam di

Samudera Pasai, bahwa mazhab hukum Islam yang diikuti oleh

sultan dan penduduk di Samudera Pasai adalah mazhab Syafi’i.

Di Samudera Pasai juga diberlakukan lembaga-lembaga

keagaamaan seperti qadhi dan mufti. Pelaksanaan jihad, jizyah,

dan pemisahan wilayah Islam dan bukan-Islam di Kesultanan

Samudera Pasai berkait dengan pemikiran dan aturan hukum

Islam.15

2. Kerajaan Cirebon/Pringan (1430-1677 M)

Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa

Barat. Tomo Peres menyebutkan bahwa Islam sudah ada di

Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M. orang yang berhasil

meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan yaitu

Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan gelar “Sunan Gunung

13Aliddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2011),hlm. 197-198.

14Ayang Utriza Yakin, “Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14

Masehi”, ISLAMICA, Volume 9, No. 1, September 2014, hlm. 278.

15Ayang Utriza Yakin, “Islamisasi dan Syariatisasi..., hlm. 281-288.

8 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

Jati” sebagai pengganti sekaligus ponakan dari Pangeran

Walang Sungsang. Dialah pendiri Kerajaan Cirebon.16

Sunan Gunung Jati memilih Cirebon sebagai pusat

aktifitas penyebaran Islam dengan pertimbangan sosial politik

dan ekonomi saat itu. Yang mana Cirebon memiliki nilai

geostrategis, geopolitik, geoekonomi yang menentukan

keberhasilan penyebaran Islam untuk masa-masa berikutnya.

Berangkat dari Cirebon itulah Islam dapat berkembang luas ke

daerah-daerah sekitar Jawa Barat seperti Majalengka, Sunda

Kelapa, Kuningan maupun Banten.17

Di Cirebon atau Priangan terdapat 3 bentuk peradilan

yang berjalan yaitu: Peradilan Agama, Peradilan Drigama,

Peradilan Cilaga. Masing-masing peradilan memiliki

kewenangan yang berbeda-beda. Peradilan Agama mempunyai

wewenang terhadap perkara-perkara yang dapat dijatuhi

hukuman mati. Pada awalnya perkara ini merupakan perkara

yang harus dikirim ke Mataram. Tetapi karena kekuasaan

Mataram sudah merosot maka perkara-perkara tersebut tidak

lagi dikirim ke Mataram. Untuk kewenangan absolut Peradilan

Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris.

Peradilan Drigama bekerja dengan pedoman hukum Jawa Kuno

dan diselesaikan menurut hukum adat setempat. Sementara

Peradilan Cilega adalah peradilan khusus masalah niaga.

Peradilan Cilega juga dikenal dengan istilah Peradilan Wasit.18

Istilah Agama dan Drigama terdapat dalam Pepakem

Cirebon yang digunakan untuk mengadakan pemisahan

menurut sifatnya diantara perkara-perkara yang harus diadili.

Igama adalah perkara-perkara keagamaan dan harus

diselesaikan berdasarkan hukum adat. Toya Gamaadalah

perkara-perkara yang diselesaikan berdasarkan percobaan

hukum yang berat.19Pepakem sendiri merupakan kompilasi dari

hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang memuat kitab

16Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita,

1978), hlm. 17.

17Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik

di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 21.

18Ahmad R, “Peradilan Agama di Indonesia”, Yudisia, Volume. 6, No. 2, Desember

2015, hlm. 315.

19Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan..., hlm. 106.

9 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya

Lengkara, Kontra Menawa dan Adilulah. Dalam sistemnya,

pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang

mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan

Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang

menteri itu diputuskan menurut undang-undang Pepakem.20

3. Kerajaan Demak (1475-1554 M)

Kesultanan Demak atau kerajaan Demak adalah

kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa.

Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan

Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi

legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini tercatat

menjadi pelopor penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan

Indonesia pada umumnya, walau tidak berumur panjang dan

segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan

kekuasaan di antara kerabat kerajaan.

Pada masa pemerintahan Sultan Fatah di Demak adalah

awal berlakunya syariat Islam di Jawa. Untuk pelaksanaannya

di seluruh wilayah yuridiksi Kerajaan Demak, Sultan Fatah

telah mengambil sumber dari beberapa kitab fikih madzhab

syafi’i, seperti: Kitab Tuhfah al-Muhtaj, Kitab Muharrar, Kitab

Taqrib dan masih banyak lainnya.

Sultan fatah bahkan memulai pelaksanaan syariat Islam

di tanah Jawa dengan menyusun karya besar yang terkenal

dengan kitab Jugul Muda. Kitab ini merupakan kodifikasi

hukum syariat Islam yang diambil dari beberapa kitab fikih,

terutama kitab Muharrar, Taqrib dan Tuhfahsebagai kitab

Undan-undang kesultanan Demak. Dilengkapi salokantara yang

berisi 1044 contoh kasus hukum.21

4. Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M)

Salah satu dari sederetan nama kerajaan Islam terbesar

di Indonesia adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini

berdiri pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya Malaka

ke tangan Portugis. Sultan Ali Mughiyah Syah yang terkenal

20Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114-115.

21Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 345-346.

10 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

dengan sebutan Sultan Ibrahim menjadi penguasa pertama

(1514-1528) sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh

Darussalam.22

Sultan Iskandar Muda, sultan yang telah

menghantarkan Aceh Darussalam ke babak gemilangnya,

sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. Sesuai dengan

konstitusi kerajaan Aceh Darussalam “Qanun Meukuta Alam”

yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Sultan Iskandar

Muda menerapkan hukuman mati, seperti hukuman rajam bagi

putranya yang bernama Meurah Pupok karena terbukti berzina

dengan istri seorang perwira kerajaan. Sultan iskandar Muda

juga mengeluarkan kebijakan mengharamkan riba dalam

wilayah kekuasaannya.23

Di kerajaan Aceh Darussalam, peran keagamaan

dipimpin oleh seorang ulama yang disebut syaikhul islam.

Dialah yang menjadi patron berbagai kebijakan pemerintahan

berkaitan dengan agama. Pada masa syaikhul Islam dipegang

oleh Nuruddin ar-Raniry (1637-1641), ia mengarang beberapa

kitab yang kemudian menjadi pegangan para hakim di seluruh

wilayah kekuasaan Aceh dalam memutuskan perkara. Hal yang

sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Sultanah

Safiatuddin (1641-1675) dengan syaikhul Islam Abdurrauf

Syiah Kuala (1642-1693).24

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh ini menyatu

dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat mulai

dari kampung yang dipimpin oleh Keucik, untuk perkaraperkara

ringan saja. Sedangkan perkara-perkara berat

diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Peradilan tingkat

kedua yang merupakan peradilan banding adalah Oeloebalang.

Jika keputusan Oeloebalang tidak memuaskan, dapat

dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi.

Keputusan Panglima Sagi bisa dimintakan banding kepada

sultan pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya,

22M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII,

(Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995), hlm. 11-12.

23Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 341.

24Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 343.

11 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih

(Ulama).25

5. Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520-1860 M)

Pada awalnya kerajaan Banjar merupakan kelanjutan

dari kerajaan Dhaha yang beragama Hindu, namun akhirnya

tercatat sebagai kerajaan Islam yang terkenal. Kerajaan Banjar

di Kalimantan Selatan dikenal sebagai kerajaan Islam setelah

Pangeran Samoedra bersedia masuk Islam dengan bantuan

Sultan Demak atas kemenangan Pangeran Samoedra pada

pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Dhaha.

Setelah memenangkan peperangan tersebut, Pangeran

Samoedra mengganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah

atau Sultan Suryanullah sekaligus dinobatkan sebagai raja

pertama di Kerajaan Islam Banjar.26 Kentalnya hukum Islam

pada masyarakat di Kerajaan Banten tercermin dalam suatu

adagium yang terdapat dalam bai’at (janji) kerajaan yang

berbunyi “Patih Baraja’an Dika, Andhika badayan Sara”.

Artinya “Saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku

berhukumkan hukum syara’.”

Tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di Kerajaan

Banjar dibuktikan dengan terbentuknya para mufti dan para

Qadhi yang pada waktu itu bertugas untuk menangani masalahmasalah

dibidang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan

serta segala urusan yang berhubungan dengan hukum keluarga.

Bahkan yang menarik, selain menangani hukum perdata,

Kerajaan Banjar juga menangani perkara pidana. Tercatat

dalam sejarah Banjar bahwa hukum bunuh bagi orang yang

murtad, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum jera

bagi pezina sudah diberlakukan dilingkungan Kerajaan

Banjar.27

Sebelum abad ke 18 M, dalam Kerajaan banjar

pimpinan agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan.

Hukum Islam sebelumnya tidak diberlakukan dalam kerajaan.

Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku

undang-undang hukum yang disebut Kutara. Kitab tersebut

25Aliddin Koto, Sejarah Peradilan...,hlm. 204.

26Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam..., hlm. 26.

27Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam..., hlm. 28.

12 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

disusun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat sebagai

Mangkubumi Kerajaan. Mangkubumi mempunyai wewenang

dalam keputusan terakhir seseorang yang dijatuhi hukuman.28

Baru setelah Tahmidullah II berkuasa, perkembangan

Islam semakin maju. Hal tersebut tidak lepas dari peran

beberapa ulama pada saat itu. Perubahan terjadi ketika Syeikh

Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah. Ia sangat

disegani oleh Sultan karena ilmu agamanya yang mendalam.

Sehingga beliaupun diangkat sebagai penasehat dalam

kerajaan. Hubungan baik antara Sultan dan Ulama terlihat jelas

dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis atas permintaan

Sultan yang berkuasa pada saat itu, untuk dijadikan pedoman

hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu.

Kitab pada dasarnya merupakan sarah dari kitab Sirathal

Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini. Pembentukan Mahkamah

Syariah juga di usulkan oleh Syeikh Arsyad karena mengingat

bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak mungkin berjalan

maksimal tanpa adanya lembaga yang mengaturnya. Karena itu

atas persetujuan dari Sultan, Mahkamah Syariah pun bisa

didirikan. Mufti sebagai ketua Mahkamah Syariah juga

didampingi oleh Qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana

hukum dan mengatur jalannya pengadilan.29

Tidak berhenti disitu, perkembangan hukum Islam

semakin terlihat jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam al-

Wasik Billah yang memerintah tahun 1825-1857 M. Pada

masanya ia mengeluarkan Undang-Undang Negara pada tahun

1835 M yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang

Sultan Adam, yang mana dalam undang-undang tersebut

terlihat jelas bahwa sumber hukum yang dipergunakan adalah

hukum Islam.30 Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar

bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan,

tetapi lebih dari itu ia diakui sebagai ‘ulil amri kaum muslimin

di seluruh kerajaan.31

28Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara..., hlm. 75.

29Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara..., hlm. 83-84.

30Undang-Undang Negara, Undang-Undang Sultan Adam, 1835.

31Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 357.

13 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

6. Kerajaan Banten (1526-1813 M)

Banten merupakan kota yang strategis sebagai

penghasil merica dan tempat pelabuhan yang memungkinkan

kapal-kapal dagang Cina, India, Eropa untuk singgah disana.

Strategisnya kota Banten semakin melapangkan jalan bagi

perkembangan Islam di masa-masa selanjutnya. Masuknya

Islam ke kerajaan Banten ada dua versi. Pertama, kerajaan

Banten menerima Islam dengan cara damai setelah penguasa

Banten dengan sukarela menerima Islam atas ajakan Sunan

Gunung Jati. Kedua, kerajaan Banten menerima Islam tidak

seluruhnya dilakukan secara damai, tetapi juga dilakukan

dengan kekerasan bahkan sampai diserang tiba-tiba.32

Qadhi memainkan peran penting dalam pemerintahan

kesultanan Banten. Selain bertanggungjawab dalam

penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, ia juga

berperan dalam penegakan hukum Islam seperti hudud.33 Pada

tahun 1651-1680 M dibawah kekuasaan Sultan Ageng,

diberlakukan hukuman terhadap pencuri dengan memotong

tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri dan seterusnya untuk

pencurian harta secara berturut-turut senilai 1 gr emas.34

Disana selain melaksanakan hukum potong tangan terhadap

pencuri juga menghukum orang yang menggunakan opium dan

tembakau. Hukuman berat juga dilakukan terhadap

pelanggaran seksual.35

Peradilan Banten disusun menurut hukum Islam yang

memang pada masa Sultan Hasanuddin tidak ada bekas

pengadilan yang berdasar pada hukum Hindu. Pada abad ke 17

M, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi. Satusatunya

peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh

Hindu ialah hukuman mati yang dijatuhkan oleh Qadhi yang

memerlukan pengesahan oleh Raja.36

32Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam..., hlm. 23.

33Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 356.

34Anthony Reid, AsiaTenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, (Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 1992), hlm. 163.

35Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad

XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 69.

36Ahmad R, “Peradilan Agama..., hlm. 316.

14 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

7. Kerajaan Mataram (1588-1681 M)

Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Jawa

tengah yang berdiri sejak runtuhnya Kesultanan Pajang pada

tahun 1582 M. Raja pertamanya adalah Sutowijoyo dan

bergelar “Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo”. Pada

masa pemerintahan Raden Mas Ransang, Kerajaan Mataran

meraih kejayaan terbesar, baik dalam bidang ekspansi militer

maupun dalam bidang agama dan kebudayaan. Dialah raja

Mataram pertama yang menerima pengakuan dari Mekkah

sebagai seorang sultan, kemudian mengambil gelar

selengkapnya “Sultan Agung Anyakrakusuma Senopati Ing

Alogo Ngabdurrahman”.

Pada masanya, Sultan Agung telah memberlakukan

hukum perdata serta hukum pidana (qishas) di Kerajaan

Mataran Islam, dengan mengambil landasan hukum dan

aturannya dari kitab-kitab qishas. Menurut kuncen Keraton

Yogyakarta, alun-alun Yogyakarta di masa dahulu merupakan

lapangan tempat pelaksanaan hukum rajam dan potong tangan

bagi pezina atau pencuri yang terbukti bersalah. Di masa

Kesultanan Mataran ini telah dikenal istilah perdata dan

pidana, jika dibandingkan dengan kesultanan Samudera Pasai,

kesultanan Mataram jauh lebih spesifik dan mampu

mengakomodasi hukum adat setempat, yakni adat Jawa.37

Di antara bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan

Islam di Indonesia yang banyak meninggalkan ciri-ciri pada

sistem pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini adalah

Kerajaan Mataram di Jawa, terutama ciri dalam menempatkan

bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum.38

Jabatan keagamaan di tingkat desa disebut Kaum, Amil,

Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kecamatan

atau Kewedanan ada Penghulu Naib. Pada tingkat Kabupaten

terdapat seorang penghulu kabupaten dan pada tingkat

Pemerintahan Pusat terdapat Kanjeng Penghulu atau Penghulu

37Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 347-348.

38Amran Suadi, Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 351.

15 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

Ageng yang berfungsi sebagai “hakim” dalam Peradilan

Agama.39

Pada saat awal berdirinya, ajaran yang berkembang

adalah ajaran Hindu yang kemudian mempengaruhi sistem

peradilan saat itu. Ketika itu perkara dibagi menjadi dua

bagian, yaitu 1) perkara yang menjadi urusan negara

(perkaranya disebut Pradata) dan 2) perkara yang bukan urusan

pengadilan raja (perkaranya disebut Padu).

Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam, di

bawah pemerintahan Sultan Agung mulai diadakan perubahan

dalam sistem peradilan. Beliau memasukkan unsur-unsur

hukum dan ajaran agama Islam dalam Peradilan Pradata dengan

mengorbitkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang

hukum Islam di lembaga peradilan. Sultan Agung mengambil

kebijakan politik hukumnya dengan mengisi lembaga yang

telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip

ke-Islam-an. Namun, setelah kondisi masyarakat dianggap siap

dan paham, maka Peradilan Pradata yang ada diubah menjadi

Peradilan Surambi. Dinamakan Peradilan Surambi karena

diselenggarakan di Serambi Masjid Agung.40

8. Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan (1591-1669 M)

Kerajaan Makassar sering disebut juga Kerajaan Gowa

dan Tallo, kerajaan kembar yang saling berbatasan. Kedua

kerajaan itu saling mengadakan hubungan baik, sehingga

banyak orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makassar

saja.41 Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan menurut

Ensiklopedi Islam melalui dua tahapan. Pertama, secara tidak

resmi melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang asal

Sulawesi berdagang keluar pulau dan bertemu dengan saudagar

muslim, begitupun sebaliknya. Kedua, Islam secara resmi

diterima oleh Raja Gowa-Tallo pada malam Jumat 22

September 1605 M yang ditandai dengan kedatangan tiga

orang datuk yang berasal dari kota tengah, Minangkabau. Raja

39Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan

Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 50.

40Aliddin Koto, Sejarah Peradilan...,hlm. 201.

41Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara..., hlm. 65.

16 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

pertama yang menerima Islam pada hari itu juga ialah raja

Tallo yang bernama I Malingkaang Daeng Mannyonri.

Disamping sebagai raja, Baginda Tallo merangkap sebagai

Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Setelah

memeluk Islam, raja mengganti namanya menjadi Sultan

Abdullah Awwalul Islam. Menyusul kemudian raja Gowa XIV

I Mangngerengi Daeng Manrabbia memeluk Islam dan berganti

nama menjadi Sultan Alauddin.42

Dengan datangnya Islam yang disetujui oleh kedua

kerajaan tersebut kemudian keduanya menjadi kerajaan terkuat.

Hal tersebut dikuatkan kembali dengan terjadinya konversi ke

dalam Islam secara besar-besaran yang ditandai dengan

keluarnya dekrit oleh Sultan Alauddin pada 9 November 1607

M. dekrit tersebut berbunyi: “Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan

Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang

bernaung dibawah kerajaan harus menerima Islam sebagai

agamanya”.43

Setelah menjadi kerajaan Islam, raja Gowa

menempatkan Parewa Syara’ (Pejabat Syari’at/Pengadilan

tingkat II) yang berkedudukan sama dengan Parewa Adek

(Pejabat Adek) yang sudah ada sebelum datangnya Islam.

Parewa Syara’ dipimpin oleh kali (Qadhi) yaitu pejabat tinggi

dalam syariat Islam yang berkedudukan dipusat kerajaan

(Pengadilan tingkat III). Di masing-masing Paleli diangkat

pejabat bawahan yang disebut Imam serta dibantu oleh seorang

Khatib dan seorang Bilal (Pengadilan Tingkat I). Para qhadi

dan pejabat urusan tersebut diberikan gaji yang diambilkan dari

zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha,

kendurui kerajaan, penyelenggaraan mayat dan

penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat

pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said

berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri yang menjadi hakim

agama Islam.44

42Nelmawarni dan Idawati Djohar, Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau

Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam

Bonjol Padang, 2013), hlm. 1.

43Nidia Zuraya, “Masuknya Islam di Pulau Sulawesi”, Republika, B6 (Januari 2011).

44Ahmad R, “Peradilan Agama..., hlm. 316.

17 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

KESIMPULAN

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan as-Siyasah

as-Syar’iyyah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah,

yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuanketentuannya

tidak termuat dalam syara’.

Politik hukum Islam pada masa kesultanan terkonfigurasi

dalam kebijakan-kebijakan. Pada masa kesultanan, Islam dijadikan

sebagai agama resmi kerajaan dengan cara memberlakuan segala aspek

keagamaan pada seluruh sistem kerajaan, pengangkatan beberapa

jabatan dalam kerajaan yang berwenang dalam bidang agama,

memberlakukan beberapa buku pedoman sejenis undang-undang yang

berasaskan syariah Islam untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian

suatu masalah, seperti Papakeum Cirebon di Kerajaan Cirebon dan

kitab Jugul Muda di Kerajaan Demak, serta segala pemberlakuan

hukum perdata maupun hukum pidana dengan melihat pada praktek

yang telah berjalan di dalam kerajaan.

18 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad R, “Peradilan Agama di Indonesia”, Yudisia, Volume. 6, No. 2,

Desember 2015.

Amin, Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: AMZAH,

2009.

Azra,Azyumardi,Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan

Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1995.

Bisri,Cik Hasan,Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Fuad, Mahsun, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris

Hingga Emansipatoris, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Gunaryo, Achmad, Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi

Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju

Peradilan Sesungguhnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Halim, Abdul, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Harun, M. Yahya, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad

XVII, Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995.

Khallaf, Abdul Wahab, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiata

Wacana, 2005.

Koto, Aliddin, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2011.

Mahfud MD, Moh, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Raja

Grafindo, 2009.

Mahmudah, Siti, “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum

Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”,

AL_’ADALAH, Volume X, No. 4, Juli 2012.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, Perkembangan Peradilan Islam, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011.

Nelmawarni dan Idawati Djohar, Laporan Penelitian Tiga Tokoh

Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan, Padang:

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2013.

Reid, Anthony,Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Suadi, Amran dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum

Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta:

Prenadamedia Group: 2016.

19 | Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Jurnal Reflektika

Sumitro,Warkum,Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan

Sosial Politik di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing,

2005.

Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Jakarta: Pradnya

Paramita, 1978.

Yakin, Ayang Utriza, “Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai

Abad Ke-14 Masehi”, ISLAMICA, Volume 9, No. 1,

September 2014.